Birokrat Akan Tindak Lanjuti Pemira Unnes

Suasana di luar tempat sidang DKPPR

Bambang Budi Raharjo, Wakil Rektor Unnes Bidang Kemahasiswaan akan segera menindak lanjuti masalah Pemilihan Umum Raya (Pemira) Unnes jika belum ada keputusan penyelesaian hingga batas yang telah ditentukan.

            Permasalahan Pemira terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Unnes belum menentukan titik pangkal penyelesaian. Terlihat beberapa spanduk bertuliskan penurunan Presiden dan Wakil Presiden BEM KM serta Ketua DPM KM yang dipasang di beberapa titik kampus seperti PKMU dan Simpang Tujuh. Hal tersebut menuai reaksi dari pihak birokrat Unnes untuk segera menyelesaikan permasalahan karena menimbulkan suasana kampus tidak kondusif.

            “Saya melihat sudah terlalu lama pihak pemira menyelesikan masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM KM, maka dari itu saya mengintruksikan melalui surat untuk segera menentukan keputusan hingga batas 15 Januari pukul 00.00 WIB, sebab berdasarkan SK Rektor, jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM KM sudah berakhir sejak akhir Desember 2015. Apabila mereka tidak mampu menyeslaikan masalahnya sendiri hingga batas yang telah ditentukan, maka birokrat akan turun tangan,” ungkap Bambang Budi Raharjo, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Jumat (15/01).

            Bambang juga menegaskan, tidak ada rencana membekukan BEM KM. Di surat pemberitahuan hanya tertulis intruksi untuk segera menentukan keputusan final. Jika belum ada putusan final dari pihak pemira, maka dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. Rencananya pihak yang terlibat dalam Pemira diantaranya Panwasra, DKPPR, KPUR, DPM KM, Presiden dan Wakil Presiden BEM KM, dan para calon Presiden dan Wakil Presiden BEM KM beserta kuasa hukumnya akan dikumpulkan secara tertutup. Hingga berita ini dipublikasikan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu masih menunggu balasan surat pemberitahuan dari pihak Pemira terkait intruksi yang dilayangkannya sebelum menindak lanjuti kisruh Pemira.

            Salah satu calon Presma BEM KM yang pengajuan bandingnya belum diputuskan oleh DKPPR, Akhmad Fauzi mengatakan jika BEM dibekukan, maka kedua belah pihak akan rugi. Menyikapi hal itu, Fauzi menyarankan untuk diperhitungkan secara matang karena BEM merupakan representasi keberadaan mahasiswa.

            “BEM KM bukan ladang politik tetapi wadah belajar berorganisasi, tetapi disayangkan muatan politiknya terlalu tinggi. Saya berharap ada kedewasaan dari penyelengara dan penanggung jawab Pemira dalam membina proses ini agar berjalan dengan lancar sesuai amanat Undang-undang,” ujar Akhmad Fauzi (12/01). [Yunita, Teguh, Aziz]

Sumber: bp2munnes.org